Anggota Komisi VI DPR RI, Ihsan Yunus mengkritisi masih tingginya NPL (Non Performance loan) terkait KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang dialami oleh sejumlah bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Hal tersebut diungkapkannya dalam Kunjungan Kerja Komisi VI ke Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (21/12/15).

"Ada lima bank BUMN yang hadir memaparkan kinerjanya selama setahun ini, dari lima bank tersebut tiga diantaranya memiliki NPL yang melebihi batas maksimum 3 persen, yakni 4 dan 5 persen. Hal ini tentu tidak baik bagi sistem perbankan kita,"ungkap Ihsan. 

Ihsan mencontohkan, BTN (Bank Tabungan Negara) memiliki NPL sebesar  27,08 Persen. Satu sisi pihaknya berharap KUR ini bisa tersalurkan dengan baik dan masyarakat yang kurang mampu bisa memanfaatkan itu dengan baik. Namun disisi ia juga tidak ingin bank BUMN rugi. 

Dalam kesempatan itu Politikus fraksi PDI Perjuangan ini menilai perlunya sosialisasi ke masyarakat terkait KUR ini. Agar penyaluran KUR yang baik diiringi dengan daya bayar yang juga tinggi dari masyarakat penerima KUR tersebut. 

"Disini yang saya kritisi adalah trial and eror dari program ini. Membutuhkan waktu yang cukup lama agar semua berjalan dengan baik. Dan pemerintah juga harus pandai menugaskan bank BUMN mana untuk menyalurkan KUR.BTN misalnya, cord bisnisnya di perumahan, bkn diretail, atau mikro. Sehingga kurang tepat untuk penyaluran KUR. Imbasnya NPL nya sangat tinggi,"pungkasnya. 

Tim Kunker Komisi VI ke NTT dipimpin oleh Zulfan Lindan serta anggota diantaranya Tina Nur Alam, Wahyu Sanjaya, Sungkono, Mustofa Assegaf, Neng Eem Marhamah Zulfa,dan Refrizal. (Ayu)